1. Profil wilayah

Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Provinsi DKI Jakarta) adalah provinsi yang memiliki kekhususan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah karena kedudukannya sebagai Ibukota NKRI. Provinsi DKI Jakarta terbagi menjadi 5 wilayah kotamadya dan satu kabupaten administratif, yakni: Kotamadya Jakarta Pusat dengan luas 47,90 km², Jakarta Utara dengan luas 142,20 km², Jakarta Barat dengan luas 126,15 km², Jakarta Selatan dengan luas 145,73 km², dan Kotamadya Jakarta Timur dengan luas 187,73 km², serta Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu dengan luas 11,81 km². Di sebelah utara membentang pantai sepanjang 35 km, yang menjadi tempat bermuaranya 13 buah sungai dan 2 buah kanal. Di sebelah selatan dan timur berbatasan dengan Kota Depok, Kabupaten Bogor, Kota Bekasi dan Kabupaten Bekasi, sebelah barat dengan Kota Tangerang dan Kabupaten Tangerang, serta di sebelah utara dengan Laut Jawa. Keadaan Kota Jakarta umumnya beriklim panas dengan suhu udara maksimum berkisar 32,7°C - 34,°C pada siang hari, dan suhu udara minimum berkisar 23,8°C -25,4°C pada malam hari. Rata-rata curah hujan sepanjang tahun 237,96 mm, selama periode 2002-2006 curah hujan terendah sebesar 122,0 mm terjadi pada tahun 2002 dan tertinggi sebesar 267,4 mm terjadi pada tahun 2005, dengan tingkat kelembaban udara mencapai 73,0 - 78,0% dan kecepatan angin rata-rata mencapai 2,2 m/detik - 2,5 m/detik.

serverinsip.net

Laju pertumbuhan penduduk pada periode tahun 1980-1990 sebesar 2,42% per tahun, menurun pada periode 1990-2000 dengan laju 0,16%. Pada periode 2000-2005, laju pertumbuhan penduduk sebesar 1,06% per tahun. Dilihat dari struktur umur, penduduk Jakarta sudah mengarah ke ”penduduk tua”, artinya proporsi ”penduduk muda” yaitu yang berumur 0-14 tahun sudah mulai menurun. Bila pada tahun 1990, proporsi penduduk muda masih sebesar 31,9%, maka pada tahun 2006 proporsi ini menurun menjadi 23,8%. Sepanjang tahun 2002-2006, proporsi penduduk umur muda tersebut relatif stabil, yaitu sekitar 23,8%. Sebaliknya proporsi penduduk usia lanjut (65 tahun ke atas) naik dari 1,5% pada tahun 1990, menjadi 2,2% pada tahun 2000. Tahun 2006, proporsi penduduk usia lanjut mengalami kenaikan menjadi 3,23%.

2. Potensi wilayah

Meskipun dikenal dengan kepadatan penduduk dan banyaknya gedung-gedung tinggi, wilayah DKI Jakarta juga memiliki berbagai macam tempat wisata yang menjadi potensi wilayahnya.

Segi Pariwisata Rekreasi diantaranya:

1. Ragunan,

2. Dunia Fantasi (Dufan),

3. Taman Impian Jaya Ancol,

4. Taman Mini Indonesia Indah (TMII),

5. Monumen Nasional (Monas),

6. Kota Tua, dll.

Segi Pariwisata Sejarah dan pariwisata pembelajaran diantaranya:

1. Lubang buaya,

2. Museum Satria Mandala,

3. Museum Fatahillah,

4. Planetarium,

5. Museum Wayang,

6. Museum Keramik,

7. Rumah si Pitung, dll.

Segi Pariwisata laut/pantai diantaranya:

1. Pantai Ancol,

2. Pulau Seribu, dan

3. Pantai Marunda.

Segi Pariwisata Taman:

1. Taman Jogging,

2. Taman Ayodya,

3. Taman Menteng,

4. Taman suropati, dll.

3. Perbedaan potensi wilayah dengan wilayah lain

Perbedaan potensi wilayah DKI Jakarta akan sangat terlihat jika kita membandingkan jumlah gedung atau infrastruktur yang ada di Jakarta dengan yang ada di pulau Kalimantan. Tidak hanya itu, sebagai pusat ekonomi negara penduduk di daerah Jakarta jauh-jauh lebih banyak dibandingkan jumlah penduduk di Kalimantan. Jika dilihat dari keadaan alam, Jakarta memiliki sedikit lahan terbuka yang ditumbuhi pohon, tapi di Kalimantan masih mayoritas daerahnya adalah hutan dan perkebunan sawit. Dari potensi wisatanya juga berbeda, yang mana di Jakarta lebih banyak terdapat tempat wisata buatan, di Kalimantan lebih banyak pilihan wisata alam yang asli dan indah.

4. Permasalahan yang ada

Banyak permasalahan yang dihadapi kota DKI Jakarta yang salah satunya yaitu tata ruang, banyak orang yang membangun bangunan tidak resmi di sembarang tempat, maka dari itu tata ruang kota Jakarta semakin tidak karuan. Banyaknya tingkat pengangguran yang tinggi menyebabkan salah satunya masyarakat membangun bangunan di tempat yang seharusnya tidak dibangun bangunan. Tempat yang mestinya menjadi lahan hijau atau tempat penyerapan air, ini menjadi sebaliknya bahkan menjadi bangunan permanen sehingga tempat penyerapan air tidak banyak terlihat lagi, salah satunya menjadi penyebab banjir yang tak kunjung ada solusinya. Tidak hanya menyebabkan banjir, tapi pembangunan sembarangan yang tidak karuan dalam banyak jumlah bisa menyebabkan kebakaran karena tidak adanya jarak dari satu rumah ke rumah lain, dan wilayah yang terlalu padat juga menghasilkan sampah yang terlalu banyak kadang sehingga tidak bisa lagi terurus. Dan karena Jakarta sebagai ibukota, terlalu banyaknya penduduk asli ditambah pendatang membuat lalu lintas di Jakarta menjadi sangat ramai yang menyebabkan kemacetan.

5. Pembangunan wilayah

Pertumbuhan fisik perkotaan dapat ditandai dengan bertambahnya jumlah bangunan yang ada di wilayah tersebut. Bangunan di perkotaan dapat berupa bangunan untuk pemerintahan, perkantoran, permukiman penduduk dan industri. Sebagai lokasi keberadaan ibukota Negara Republik Indonesia, Provinsi DKI Jakarta mengalami pertumbuhan fisik yang sangat pesat. Dalam bidang pemerintahan, di Jakarta yang sebagai ibukota terdapat semua jenis kantor pemerintahan pusat. Dalam bidang perkantoran, di Jakarta banyak sekali terdapat berbagai jenis gedung perkantoran dari berbagai perusahaan dalam/luar negeri. Dalam bidang pemukiman penduduk, pulau Jawa yang mencakup setengah dari total penduduk Indonesia, Jakarta memiliki pemikiran penduduk yang padat. Dalam industri, selain perkantoran di Jakarta juga terdapat banyak berbagai pabrik industri dari dalam/luar negeri.

Gempa bumi adalah getaran atau guncangan yang terjadi di permukaan bumi akibat pelepasan energi dari dalam secara tiba-tiba yang menciptakan gelombang seismik. Gempa bumi disebabkan oleh pergerakan kerak bumi yang berpusat di dasar laut dan menyebabkan terjadinya tsunami. Indonesia merupakan negara yang memiliki banyak gunung berapi karena terletak di atas tiga lempeng tektonik, yaitu Lempeng Eurasia, Australia, dan Pasifik. Untuk itu kita yang tinggal di Indonesia wajib tahu langkah mitigasi atau upaya mengurangi serta membangun ulang ketika terjadi bencana gempa bumi.

Poster ini milik MhmmdAr

Dikutip dari laman PPDB Yogyakarta, beberapa proses mitigasi bencana gempa bumi sebelum, saat, dan setelah peristiwa terjadi sebagai berikut:

1. Menyiapkan rencana untuk penyelamatan diri apabila gempa bumi terjadi.

2. Melakukan latihan yang dapat bermanfaat dalam menghadapi reruntuhan saat gempa bumi, seperti merunduk, perlindungan terhadap kepala, berpegangan ataupun dengan bersembunyi di bawah meja.

3. Menyiapkan alat pemadam kebakaran, alat keselamatan standar dan persediaan obat-obatan.

4. Membangun konstruksi rumah yang tahan terhadap guncangan gempa bumi dengan fondasi yang kuat. Selain itu, Anda bisa merenovasi bagunan-bangunan yang sudah rentan.

5. Memperhatikan daerah rawan gempa bumi dan aturan seputar pengguna lahan yang dikeluarkan oleh pemerintah.

Saat terjadi gempa, cara terbaik untuk menyelamatkan diri adalah dengan metode drop, cover, hold on. Dengan kata lain, saat terjadi gempa Anda harus menurunkan posisi tubuh yang lebih rendah, mencari penutup kepala dan leher, dan tetap berada dan berlindung di tempat tersebut hingga gempa berhenti. Berikut penjelasannya:

1. Jatuhkan tubuh ke bagian tangan dan lutut sebelum gempa bumi menghantam Anda. Posisi ini dapat melindungi Anda dari jatuh dan tetap memungkinkan Anda untuk bergerak jika perlu.

2. Cari penutup kepala dan leher (dan seluruh tubuh Anda jika memungkinkan) yaitu di bawah meja atau meja yang kokoh. Jika tidak ada tempat berlindung di dekat Anda, bergeraklah menuju dinding bagian dalam atau di samping furnitur posisi rendah yang tidak akan menimpa Anda, dan tutupi kepala dan leher Anda dengan lengan dan tangan.

3. Tetap berlindung di tempat sampai guncangan berhenti. Bersiaplah untuk bergerak dari tempat berlindung Anda jika guncangan membuatnya bergeser atau rusak.

Mitigasi setelah terjadinya bencana gempa bumi:

1. Tetap waspada terhadap gempa bumi susulan.

2. Ketika berada di dalam bangunan, evakuasi diri anda setelah gempa bumi berhenti. Perhatikan reruntuhan maupun benda-benda yang membahayakan pada saat evakuasi.

3. Jangan menggunakan tangga berjalan atau lift, gunakan tangga biasa. Periksa apa ada yang terluka, lakukan P3K. Telepon atau mintalah pertolongan apabila terjadi luka parah pada Anda atau sekitar Anda.

4. Jika berada di dalam rumah, tetap berada di bawah meja yang kuat.

5. Periksa lingkungan sekitar. Periksa apabila terjadi kebakaran, periksa apabila terjadi kebocoran gas, periksa apabila terjadi hubungan arus pendek listrik. Jangan lupa periksa aliran dan pipa air, periksa juga apabila ada hal-hal yang membahayakan seperti harus mematikan listrik, tidak menyalakan api dan lain-lain.

6. Berdirilah di tempat terbuka jauh dari gedung dan instalasi listrik dan air. Apabila di luar bangunan dengan tebing di sekeliling, hindari daerah yang rawan longsor.

7. Jika di dalam mobil, berhentilah di pinggir jalan, tetapi tetap berada di dalam mobil. Hindari berhenti di bawah atau di atas jembatan atau rambu-rambu lalu lintas.

1. Baca dan pahamilah permasalahan yang dihadapi Indonesia pada artikel berikut ini.
   

2. Tuliskan masalah-masalah yang dibahas pada artikel tersebut.

Indonesia dapat berbangga atas keberhasilan pengurangan emisi gas rumah kaca dari deforestasi (kehilangan hutan) dan degradasi (penurunan) hutan melalui kerjasama dengan pemerintah Norwegia yang dimulai sepuluh tahun silam. Namun, di sisi lain, Indonesia masih dinobatkan sebagai negara dengan pengurangan tutupan pohon hutan hujan tropis terbesar ketiga di dunia berdasarkan analisis UN Environment Programme World Conservation Monitoring Centre dalam laporan FAO “The State of the World's Forests 2020” belum lama ini.

Bahkan ketika pandemi dan karantina besar-besaran, kita tetap bisa kehilangan hutan sekitar 245 ribu-1,47 juta hektar per tahunnya. Walau Forest Watch Indonesia (FWI) mengatakan adanya penurunan, tapi tetap saja jumlah ini mengkhawatirkan. Kita kehilangan hutan paling banyak di Kalimantan dan Sumatra.

kompas.com

Setidaknya ada dua faktor utama yang mendukung kerusakan hutan dalam masa sekarang ini, yaitu:

1. Adanya kebijakan karantina wilayah atau lockdown yang juga menyebabkan menurunnya pengawasan hutan atau pun jumlah petugas pemerintah

2. Tekanan ekonomi dari masyarakat yang secara langsung atau tidak langsung dipaksa untuk bergantung pada alam dalam hal makanan ataupun pendapatan.

Belum lagi ditambah potensi kebakaran hutan dan lahan selama musim kemarau atau panas yang sedang berlangsung sekarang ini yang hampir setiap tahunnya menjadi langganan dalam berkontribusi terhadap kerusakan hutan.

Dan parahnya lagi adalah, bukan hanya hutan namun ada kasus lainnya seperti penambangan ilegal (misalnya, timah, batubara, emas) dan juga perdagangan satwa dilindungi (misalnya, burung cucak hijau, burung pleci, surili, lutung jawa) secara daring. Juga ada kekhawatiran lain, situasi ini berpotensi memunculkan penyakit-penyakit baru kedepannya terkait satwa (zoonotic) akibat perubahan lingkungan atau gangguan ekologi karena aktivitas manusia.

Situasi tersebut menunjukkan bahwa kerusakan hutan di Indonesia belum berhenti di tengah pandemi virus corona ini.

1. Berikanlah solusi yang biasa dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut.

Meski di situasi sulit seperti pandemi ini di mana kita harus bergantung pada alam, bukan berarti penebangan besar-besaran dapat dilakukan. Terutama yang melakukan penebangan ilegal dan tidak menanam kembali lalu membiarkannya gundul.

Dari rumusan masalah di atas kita bisa mengatasi hal yang paling utamanya yaitu pengawasan yang menurun. Seharusnya pemerintah tidak menurunkan jumlah atau jam petugas yang menjaga hutan. Di pandemi ini kita tidak harus banget bergantung dengan hutan kayu, kita bisa memajukan pertanian dan perkebunan.

Pemerintah juga harus selalu aktif berpatroli secara daring, karena berkat teknologi untuk beradaptasi ini penjualanan hasil hutan termasuk hewan dilindungi bisa dilakukan secara online. Berpatroli secara langsung tentu juga penting misalnya supaya bisa mengetahui dan menghentikan kobaran api, apalagi disaat musim kemarau. Dan berpatroli tidak bisa dilakukan hanya dengan satu atau dua orang, sebab biasanya penyelundup memiliki kelompok yang besar.

Termasuk juga mengurangi risiko pandemi di masa depan, sehingga kerusakan hutan perlu kita cegah bersama-sama, melalui:

1. Peningkatan upaya pencegahan dan penegakan hukum kehutanan serta sistem tata kelola, termasuk melalui penguatan otoritas hutan nasional, dan memperkuat langkah-langkah untuk mencegah dan memberantas pembalakan liar dan perdagangan ilegal satwa liar perlu terus dilakukan,

2. membangun program pemulihan pasca Covid-19 untuk meningkatkan mata pencaharian dan membangun ketahanan masyarakat yang bergantung pada hutan khususnya.

Namun yang paling mudah bisa kita awali dengan mempromosikan upaya untuk menghentikan deforestasi, mencegah degradasi hutan, dan meningkatkan kawasan hutan melalui investasi dalam kegiatan yang berhubungan dengan kehutanan sebagai bagian dari paket stimulus pemulihan ekonomi Covid-19, seperti penghijauan, reboisasi, konservasi, perlindungan daerah aliran sungai, agroforestri dan pekerjaan kehutanan perkotaan.

1. Carilah artikel di internet atau media lainnya terkait perusahaan/kegiatan usaha di Indonesia yang terkendala AMDAL, sertakan sumber dan waktu mengaksesnya!

Pembangunan proyek pariwisata di Taman Nasional Komodo mendapat perhatian dari Komite Warisan Dunia The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (Unesco). Menurut Komite Warisan Dunia UNESCO, pembangunan proyek pariwisata di Taman Nasional Komodo oleh pemerintah Indonesia, berpotensi mengancam kelestarian kawasan tersebut. Hal tersebut terungkap dalam dokumen Komite Warisan Dunia UNESCO bernomor WHC/21/44.COM/7B yang diterbitkan setelah konvensi online pada 16-31 Juli 2021. Dalam dokumen tersebut, terdapat sejumlah poin terkait pembangunan proyek pariwisata di Taman Nasional Komodo. 

Kekhawatiran UNESCO Komite Warisan Dunia UNESCO mencermati adanya kegiatan pembangunan proyek pariwisata di Pulau Rinca dan Padar, yang merupakan bagian dari Taman Nasional Komodo. Proyek di kedua pulau itu merupakan bagian dari pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Super Prioritas Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur (NTT). Pulau Rinca di Kabupaten Manggarai Barat, yang termasuk dalam kawasan Taman Nasional Komodo, bakal "disulap" menjadi destinasi wisata premium dengan konsep geopark. Dalam pernyataan kepada Komite Warisan Dunia UNESCO pada 30 April dan 6 Mei 2020, Pemerintah Indonesia menyebutkan bahwa pembangunan pariwisata di kawasan itu akan menggunakan konsep pariwisata berkelanjutan dan bukan pariwisata massal. Akan tetapi, Komite Warisan Dunia UNESCO menerima informasi dari pihak ketiga yang mengindikasikan bahwa proyek pariwisata di kawasan Taman Nasional Komodo ditargetkan dapat menarik hingga 500.000 pengunjung setiap tahun. Angka tersebut dua kali lipat lebih tinggi dari jumlah pengunjung kawasan tersebut sebelum pandemi Covid-19 melanda. Komite Warisan Dunia UNESCO lantas mempertanyakan visi Pemerintah Indonesia yang sebelumnya menyatakan bahwa model pariwisata yang dibangun di Taman Nasional Komodo adalah pendekatan berkelanjutan dan bukan pariwisata massal. Selain itu, Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) untuk proyek infrastruktur pariwisata di Pulau Rinca dikhawatirkan tidak memadai dalam menilai potensi dampak pada Nilai Universal Yang Luar Biasa (OUV) yang dimilki kawasan tersebut. Komite Warisan Dunia juga mengkhawatirkan imbas dari pengesahan undang-undang baru (UU Cipta Kerja) yang akan mengizinkan pembangunan infrastruktur tanpa AMDAL.

Permintaan UNESCO Berkenaan dengan kekhawatiran-kekhawatiran tersebut, Komite Warisan Dunia UNESCO melayangkan sejumlah permintaan kepada Pemerintah Indonesia. Pertama, meminta Pemerintah Indonesia memberikan informasi lengkap tentang bentuk perlindungan terhadap OUV yang dimiliki Taman Nasional Komodo, yang tercantum dalam desain pembangunan KSPN. Pemerintah Indonesia juga diminta memberikan penjelasan mengenai upaya menarik turis secara masif, namun pada saat bersamaan berkomitmen bahwa konsep pembangunan kawasan tersebut adalah pariwisata berkelanjutan. Kedua, Komite Warisan Dunia UNESCO juga mengingatkan bahwa proyek pembangunan di kawasan Taman Nasional Komodo sebagai situs Warisan Dunia, harus diinformasikan kepada Pusat Warisan Dunia sebelum pembangunan dimulai. Hal tersebut sesuai dengan Paragraf 172 Panduan Operasional. Pemerintah Indonesia juga diminta merevisi AMDAL untuk proyek pariwisata di Pulau Rinca sesuai dengan Panduan Uni Internasional Konservasi Alam (IUCN) dan mengirimkannya ke Pusat Warisan Dunia untuk ditinjau oleh IUCN. Revisi AMDAL bersifat mendesak, sesuai dengan paragraf 118bis Panduan Operasional. Ketiga, Komite Warisan Dunia UNESCO mendesak Pemerintah Indonesia untuk menghentikan semua proyek infrastruktur pariwisata di dalam dan sekitar kawasan Taman Nasional Komodo. Penghentian dilakukan hingga revisi AMDAL diajukan, dan ditinjau oleh IUCN. Keempat, Komite Warisan Dunia UNESCO meminta Pemerintah Indonesia mengirim laporan lengkap paling lambat 1 Februari 2022. Laporan itu berisi tentang perkembangan terbaru kondisi konservasi di kawasan Taman Nasional Komodo dan implementasi dari permintaan Komite Warisan Dunia UNESCO. Laporan lengkap dari Pemerintah Indonesia akan diperiksa oleh Komite Warisan Dunia UNESCO pada sesi konvensi ke-45 yang akan digelar pada 2022. Baca selengkapnya

abc.net.au

2. Tanggapi artikel tersebut dengan menjawab pertanyaan dibawah ini!

1. Berdasarkan artikel diatas, bagaimanakah pelaksanaan studi AMDAL?

AMDAL merupakan singkatan dari Analisis Dampak Lingkungan yang berisi kajian dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup. AMDAL diperlukan dari mulai tahap perencanaan hingga pengambilan keputusan dalam pembangunan.

Ada beberapa poin yang dibahas dalam AMDAL, yaitu aspek fisik-kimia, ekologi, sosial-ekonomi, sosial-budaya, dan kesehatan masyarakat sebagai pelengkap studi kelayakan suatu rencana usaha dan atau kegiatan. Dalam kasus pembangunan Taman Nasional Komodo dihentikan karena dalam pelaksanaan AMDAL terdapat beberapa pelanggaran, yakni:

1. Mengancam Habitat dan Ekosistem, karena khawatir proyek akan mengancam  keutuhan ekosistem komodo sebagai satwa endemis di Pulau Flore. 

2. Mempersoalkan masuknya alat berat di habitat komodo, karena khawatir alat berat akan mengganggu komodo dan membuat ekosistemnya rusak.

3. Pemerintah diduga mengubah zona pemanfaatan, :karena hal ini pengubahan zonasi ini  dikhawatirkan bakal mempersempit zona rimba sebagai ruang hidup komodo dan satwa lainnya. Di samping itu, pengubahan zona ditengarai dilakukan untuk kepentingan investor dan korporasi.

4. Rencana pembangunan sumur bor di Pulau Rinca ditakutkan berimbas pada Matinya sumber air, karena khawatir pembangunan ini bakal mematikan sumber-sumber air yang selama ini  menjadi sumber hidup satwa dan tumbuhan di kawasan Pulau Rinca. 

5. Merugikan pelaku wisata lokal, karena pembangunan berkonsep premium akan merugikan  pelaku wisata dan masyarakat lokal Manggarai Barat dan juga banyaknya pelanggaran pembangunan  objek wisata di pulau komodo ini melanggar asas-asas UU No. 32/2009 tentang Perlindungan dan  Pengelolaan Lingkungan Hidup salah satunya adalah asas melestarikan lingkungan, yang berdampak  pada habitat dan ekosistem hewan komodo dan membuat resah masyarakat karena akan  merusak Ekosistem alam yang sudah alami.

Grita Anindarini dari Indonesian Center for Environmental Law melakukan kajian terhadap dokumen AMDAL TN Komodo. Hasilnya, pembangunan TN Komodo saat ini memang tidak berpatokan pada AMDAL, melainkan hanya berdasarkan UKL-UPL.

Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) adalah upaya yang dilakukan dalam pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup oleh penanggung jawab atau kegiatan yang tidak wajib melakukan AMDAL.

2. Bagaimana seharusnya pemerintah dan Masyarakat bersikap mengenai studi AMDAL?

Dari sisi pemerintah, Kementerian PUPR juga secara intensif melakukan koordinasi dan konsultasi publik, termasuk dengan para pemangku kepentingan lainnya. Koordinasi dan konsultasi tersebut berupa tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan di lapangan untuk mencegah terjadinya dampak negatif terhadap habitat satwa, khususnya komodo.Dalam penataan kawasan ini, Kementerian PUPR menata Dermaga Loh Buaya yang merupakan kawasan eksisting dan membangun pengaman pantai yang sekaligus berfungsi sebagai jalan setapak untuk akses masuk dan keluar ke kawasan tersebut. Kemudian, membangun elevated deck pada ruas eksisting yang berfungsi sebagai jalan akses yang menghubungkan dermaga, pusat informasi serta penginapan ranger, guide dan peneliti.Terakhir, membangun penginapan untuk para ranger, pemandu wisata, dan peneliti, yang dilengkapi dengan pos penelitian dan pemantauan habitat komodo.

Dari sisi masyarakat, seharusnya AMDAL ini harus benar-benar dilakukan secara menyeluruh. Melibatkan partisipasi public seluas-luasnya khususnya masyarakat local, memperhatikan aspirasi masyarakat local, dan melibatkan berbagai ahli, sehingga dokumen yang diberikan bukan sekedar pemenuhan syarat atau sebagai pembenaran pembangunan berbahaya ini. Tetapi pembangunan di Taman Nasional Komodo ini harus mengutamakan konservasi, bukannya investasi. Konservasi ini tidak hanya berfokus pada Komodo dan ekosistemnya saja. Tetapi dengan masyarakat lokalnya juga yang selama ini menjadi agen konservasi sejati.