Latar Belakang Pembentukan, Fungsi, dan Wewenang Komnas HAM Serta Contoh Kasus Yang Ditangani

Latar Belakang Pembentukan, Fungsi, dan Wewenang Komnas HAM Serta Contoh Kasus Yang Ditangani

1. Pembentukan Komnas HAM :

diuraikan hal- hal berikut:

a. Latar belakang pembentukannya


Hak Asasi Manusia, yang dimaksud dengan hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh Negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang.


Latar belakang dibentuknya komnas ham adalah sebagai perlindungan hak asasi manusia yg telah dimilikinya sejak ia lahir di dunia. Komnas HAM didirikan pada 7 Juni 1993 dengan Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1993 tentang Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.


kabar24.bisnis.com


b. Fungsi, wewenang dan kedudukan


Komnas HAM memiliki fungsi pengkajian dan penelitian seperti:


  • Mengkaji dan meneliti berbagai instrumen internasional hak asasi manusia. Tujuannya untuk memberi saran atas kemungkinan aksesi (pengaksesan) dan atau ratifikasi (pengesahan dokumen negara oleh parlemen).


  • Mengkaji dan meneliti berbagai peraturan perundang-undangan untuk memberi rekomendasi atas pembentukan, pengubahan, serta pencabutan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan hak asasi manusia.


Komnas HAM juga memiliki fungsi penyuluhan untuk:


  • Menyebarluaskan wawasan tentang hak asasi manusia ke masyarakat Indonesia.


  • Mengupayakan peningkatan kesadaran masyarakat tentang hak asasi manusia, lewat lembaga pendidikan formal dan non formal serta kalangan lainnya.


  • Melakukan kerja sama dengan organisasi, lembaga atau pihak lain, baik di tingkat nasional, regional maupun internasional, dalam bidang hak asasi manusia.


Komnas HAM juga memiliki fungsi pemantauan untuk:


  • Melakukan pengamatan pelaksanaan hak asasi manusia dan menyusun laporan hasil pengamatannya.


  • Menyelidiki dan memeriksa peristiwa di masyarakat yang patut diduga terdapat pelanggaran hak asasi manusia.


  • Memanggil pihak pengadu atau korban maupun pihak yang dilakukan untuk dimintai serta didengar keterangannya.


  • Memanggil saksi untuk diminta dan didengar keterangannya serta meminta saksi pengadu untuk menyerahkan bukti yang diperlukan.


  • Meninjau tempat kejadian dan tempat lainnya yang dianggap perlu.


  • Memanggil pihak terkait untuk memberi keterangan tertulis atau menyerahkan dokumen yang diperlukan sesuai dengan aslinya yang telah disetujui oleh Ketua Pengadilan.


Serta memiliki fungsi sebagai mediasi sebagai:


  • Mendamaikan kedua belah pihak.


  • Menyelesaikan perkara lewat konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi serta penilaian ahli.


  • Memberi saran kepada pihak bersangkutan untuk menyelesaikan sengketa lewat pengadilan.


  • Menyampaikan rekomendasi atas suatu kasus pelanggaran hak asasi manusia kepada pemerintah untuk ditindaklanjuti penyelesaiannya.


  • Menyampaikan rekomendasi atas suatu kasus pelanggaran hak asasi manusia kepada DPR untuk ditindaklanjuti.


Komnas HAM berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, mendapatkan tambahan kewenangan berupa pengawasan.


Diketahui juga bahwa Komnas HAM adalah lembaga mandiri yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya yang berfungsi melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi hak asasi manusia.


c. struktur organisasi 

No 

Nama jabatan 

Jabatan dalam tim 

1

Ketua Komnas HAM

Pengarah 

2

Wakil ketua internal Komnas HAM

Pengarah 

3

Sekretaris jenderal Komnas HAM

Ketua 

4

Kabiro umum

Sekretaris 

5

Kabag kepeg, hukum dan org

anggota

6

Kasubag hukum

anggota

7

Kasubag teknologi dan informasi

anggota

8

Seluruh staf subag hukum

anggota

9

Perwakilan staf teknologi dan informasi yang ditunjuk

anggota


d. Contoh kasus2 yang ditangani dan penyelesaiannya

  1. Timur timor

Komnas HAM sebagai pemangku kewenangan penyelidikan, membentuk KPP HAM Timor-Timur pada 23 September 1999 berdasarkan Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Perppu No. 1 Tahun 1999 tentang Pengadilan HAM. KPP HAM Timor-Timur merupakan perwujudan dari kewenangan Komnas HAM untuk melaksanakan penyelidikan terkait pelanggaran HAM berat berdasarkan Pasal 89 ayat 3 UU HAM dan Pasal 10 dan 11 UU Pengadilan HAM dengan mandat mengumpulkan fakta, data, dan informasi tentang pelanggaran HAM di Timor-Timur yang terjadi sejak Januari 1999 hingga Oktober 1999. Laporan hasil penyelidikan KPP HAM ini diserahkan kepada Komnas HAM yang selanjutnya diserahkan kepada Kejaksaan Agung untuk dilaksanakan penyidikan dan penuntutan ke Pengadilan HAM.

  1. Abepura

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) hari ini (17/5) resmi menyerahkan penyelidikan dan rekomendasi pelanggaran HAM berat peristiwa Abepura 7 Desember 2000 kepada Kejaksaan Agung (Kejagung). Selanjutnya, mendesak kepada pihak Kejagung untuk menyidik lebih lanjut kasus pelanggaran HAM berat dengan segera membentuk Tim Penyidik Ad hoc untuk kasus HAM Abepura. Kombes Daud Sihombing, salah seorang tersangka kasus HAM Abepura dituntut sama dengan Brigjen Johny Wainal Usman, yaitu 10 tahun penjara.


2. Komnas perlindungan anak Indonesia

Komisi Pelindungan Anak Indonesia

Tugas :

a. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak anak.

b. Memberikan masukan dan usulan dalam perumusan kebijakan tentang penyelenggaraan perlindungan anak.

c. Mengumpulkan data dan informasi mengenai perlindungan anak.

d. Menerima dan melakukan penelaahan atas pengaduan masyarakat mengenai pelanggaran hak anak.

e. Melakukan mediasi atas sengketa pelanggaran hak anak.

f. Melakukan kerja sama dengan lembaga yang dibentuk masyarakat di bidang perlindungan anak.

g. Memberikan laporan kepada pihak berwajib tentang adanya dugaan pelanggaran terhadap Undang-Undang tentang Perlindungan Anak.


Fungsi :

Fungsi KPAI ialah untuk mencegah berbagai kemungkinan pelanggaran hak Anak yang dilakukan oleh Negara, Perorangan, atau Badan Usaha


3. Komnas Anti kekerasan terhadap perempuan

Tugas

a. Mengembangkan kondisi ideal yang bebas dari tindakan kekerasan terhadap perempuan.

b. Menegakkan HAM terhadap perempuan Indonesia

c. Melakukan upaya penanggulangan serta pencegahan atas tindakan kekerasan terhadap perempuan di Indonesia.

Fungsi

a. Meningkatkan upaya pencegahan terhadap kekerasan pada perempuan

b. Mendorong meningkatnya kesadaran masyarkaat umum perihal pentingnya perlindungan terhadap perempuan serta penghapusan tindak kekerasan terhadap perempuan.


 4. Komnas Perlindungan Konsumen dan Pelaku Usaha

Fungsi

Menurut UU No 8 Th 1999

Fungsi Komite Nasional Perlindungan Konsumen & Pelaku Usaha ialah melindungi empat ( 4 ) kepentingan stakholdeers dalam kegiatan ekonomi. Yaitu : Kepentingan konsumen, pelaku usaha, pemerintah/birokras, dan kepentingan nasional/kepentingan public.

Tugas

a. Menyebarluaskan informasi kepada konsumen

b. Memberi nasihat kepada konsumen

c. Bekerjasa dengan Instansi di bidang konsumsi

d. Mengawasi barang & jasa bersama dengan pemerintah

e. Melaksanakan hak gugat & gugatan kelompok


Sumber pustaka/link tugas 

1. A-B, C, D. Timur Timor & Abepura

2. KPAI

3. Komnas Perempuan

4. Komnas Perlindungan Konsumen dan Pelaku Usaha

 Lihat tugas »
By Hari Jumat, September 17, 2021
Label: Ppkn
Definisi HAM & KAM Menurut Para Ahli dan Diri Sendiri

Definisi HAM & KAM Menurut Para Ahli dan Diri Sendiri

  • CARILAH DEFINISI HAK DAN KEWAJIBAN ASASI DARI BEBERAPA PENDAPAT PAKAR!

1. John Locke

- Definisi HAM : Hak asasi manusia adalah hak-hak yang langsung diberikan Tuhan Yang Maha Ssa kepada manusia sebagai hak yang kodrati. Maka dari itu tidak ada kekuatan apapun yang mampu menghapusnya. HAM ini hakikatnya sangat suci, serta bersifat mendasar bagi kehidupan manusia.

- Definisi KAM : Kewajiban asasi manusia adalah kewajiban yang bersifat kodrati karena berasal dari Tuhan serta memiliki sifat yang mutlak.

2. Prof. Koentjoro Poerbopranoto

- Definisi HAM : Hak asasi manusia adalah suatu hak yang sifatnya mendasar atau asasi.

- Definisi KAM : Kewajiban asasi manusia adalah suatu hal yang sifatnya asasi atau mendasar, yang dimiliki oleh setiap manusia berdasarkan kodratnya yang pada dasarnya tidak akan bisa dipisahkan sehingga bersifat suci.

3. Thomas Hobbes

- Definisi HAM : Hak Asasi Manusia adalah bahwa satu -satunya hak manusia adalah hak hidup.

- Definisi KAM : Kewajiban asasi manusia adalah  suatu kebebasan setiap manusia untuk menggunakan kekuatannya sendiri sesuai dengan kehendaknya dalam rangka pemeliharaan atas dirinya demi hidupnya.

  • ANALISISLAH PERSAMAAN DAN PERBEDAAN DEFINISI-DEFINISI TERSEBUT!


Dari definisi di atas maka kita bisa mengetahui bahwa HAM dan KAM terletak pada lingkupnya yakni berkaitan dengan KODRAT atau ASASI dari manusia dan menjadi hal yang mendasar, pokok yang berlaku di manapun dan kapanpun.

Untuk definisi hak asasi manusia, ketiga pendapat pakar tersebut sama-sama menyebutkan bahwa hak asasi manusia merupakan suatu hak dan bersifat kodrat (tidak dapat dipisahkan/mendasar). mereka berpendapat bahwa Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak hidup. Sedangkan untuk perbedaannya, Professor Koentjoro Poerbopranoto tidak menyebutkan bahwa hak asasi manusia diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa.

Untuk definisi kewajiban asasi manusia, ketiga pendapat pakar tersebut sama-sama menyebutkan bahwa kewajiban asasi manusia merupakan kewajiban yang wajib ditegakkan oleh tiap manusia. Sedagnkan untuk perbedaannya, pendapat pakar pertama menjelaskan tentang definisi, pendapat pakar kedua menjelaskan hal yang perlu dilakukan untuk melakukan kewajiban tersebut, sedangkan pendapat pakar ketiga menjelaskan tentang mengapa harus menegakkan kewajiban tersebut.

  • RUMUSKAN SENDIRI DEFINISI HAK DAN KEWAJIBAN ASASI MANUSIA


its.ac.id

Hak Asasi Manusia.


Hak asasi manusia adalah sebuah konsep dalam hukum yang bersifat normatif dan universal, sehingga membuatnya berlaku kapan saja, di mana saja, dan kepada siapa saja. Hak asasi manusia mencakup segala hal yang menyangkut pada dirinya karena ia adalah seorang manusia. Kebebasan fundamental menyangkut semua orang, tanpa memandang kebangsaan, jenis kelamin, asal kebangsaan atau etnis, ras, agama, bahasa atau status lainnya. Yang dicakupnya adalah hak sipil dan politik, seperti hak untuk hidup, kebebasan dan kebebasan berekspresi dengan prinsipnya yaitu HAM tidak dapat dicabut.


Kewajiban Asasi Manusia.


Dalam kewajiban asasi manusia dinyatakan bahwa kewajiban dasar manusia adalah seperangkat kewajiban yang apabila tidak dilaksanakan, tidak memungkinkan terlaksananya dan tegaknya hak asasi manusia. Hak dan kewajiban asasi merupakan dua hal yang saling berkaitan, yang sama-sama memiliki arti dua hal yang melekat pada diri setiap orang sejak ia lahir, bersifat kodrati, dan tidak dapat dipisahkan dari identitasnya sebagai seorang insan. Namun dalam halnya kewajiban asasi manusia dilakukan guna melindungi HAM, untuk melindunginya terdapat 3 kewajiban yaitu kewajiban untuk menghormati, kewajiban untuk melindungi, dan kewajiban untuk dipenuhi.

 Lihat tugas »
By Hari Senin, Juli 19, 2021
Label: Ppkn
Tugas PPKN Semester Genap

Tugas PPKN Semester Genap

1. Jelaskan pengertian integrasi secara Politis dan Antropologis! Secara Politis, integrasi berarti penyatuan berbagai kelompok budaya dan sosial dalam kesatuan wilayah nasional yang membentuk suatu identitas nasional. Integrasi nasional secara Antropologis berarti proses penyesuaian di antara unsur-unsur kebudayaan yang berbeda sehingga mencapai suatu keserasian fungsi dalam kehidupan masyarakat.

2. Perhatikan artikel di bawah ini!

KONFLIK ANTAR SUKU LAMPUNG DAN SUKU BALI DI LAMPUNG

Contoh konflik antar suku yang pernah terjadi di Indonesia adalah konflik antar suku Lampung dengan suku Bali sebagai pendatang di Lampung. Konflik ini terjadi pada tahun 2009 lalu. Pada awalnya dipicu perselisihan yang terjadi antar warga (kedua suku).

nasional.tempo.co

Konflik ini merupakan salah satu konflik bersejarah yang pernah terjadi di Indonesia, ini adalah satu contoh konflik berdarah yang mengakibatkan banyak korban jiwa. Tercatat 12 orang meninggal dunia dalam tragedi ini.

Pemerintah Indonesia melalui TNI dan Kepolisian akhirnya berhasil meredam emosi kedua belah pihak sehingga konflik tidak berkepanjangan.

Jawablah pertanyaan di bawah ini berdasarkan artikel di atas!

- Apakah masyarakat plural atau majemuk selalu menjadi awal permasalahan konflik yang terjadi di Indonesia? Ya, karena pada dasarnya Indonesia adalah negara yang masyarakatnya terdiri dari berbagai etnis.

- Lembaga mana saja yang mempunyai peran penting untuk mengatasi konflik yang terjadi di Indonesia? TNI dan Polisi.

- Berikan sebuah usulan-usulan atau inovasi baru yang bisa dilakukan kalian sebagai warga negara sehingga konflik seperti contoh artikel diatas tidak terulang kembali! Meningkatkan sikap toleransi, belajar cara memahami satu sama lain, menerima pendatang walau beda suku, dan mungkin memang harus hidup digabung supaya terbiasa.

3. Jelaskan pengertian dari hakikat wawasan nusantara! Hakikat wawasan nusantara adalah kita hidup mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta menghargai segala perbedaan dan keberagaman. Hakikat wawasan nusantara bisa diwujudkan dengan menyatakan kepulauan nusantara sebagai satu kesatuan politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan.

4. Sebutkan aspek Trigatra dan Pancagatra dalam konsepsi wawasan nusantara! Aspek Trigatra; Letak dan bentuk geografis, keadaan dan kemampuan penduduk, keadaan dan kekayaan alam. Aspek Pancagatra; Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial budaya, dan Pertahanan keamanan.

5. Konsep wawasan nusantara tentu akan berhasil jika dibarengi dengan implementasi dari setiap warga negara Indonesia, dikemukakan oleh kalian contoh nyata implementasi wawasan nusantara dari berbagai bidang!

- Implementasi wawasan nusantara di bidang politik? Implementasi wawasan Nusantara dalam bidang politik dilakukan dengan menciptakan perpolitikan Indonesia yang bermartabat dan sesuai dengan Undang-Undang. Implementasi ini bermaksud untuk menciptakan pemerintahan yang kuat, bersih, dan dapat dipercaya oleh masyarakat.

- Implementasi wawasan nusantara di bidang ekonomi? Contohnya adalah dengan memanfaatkan kekayaan alam di indonesia sambil menjaga kelestarian lingkungan hidupnya. Letak geografis dan kekayaan Indonesia yang berlimpah dapat dimanfaatkan dengan maksimal untuk menaikkan perekonomian negara.

- Implementasi wawasan nusantara di bidang sosial budaya? Contohnya adalah dengan mewujudkan sikap saling menghargai dan menghormati setiap perbedaan atau keragaman yang ada di Tanah Air. Mulai dari perbedaan, suku, ras, agama hingga budaya.

- Implementasi wawasan nusantara di bidang pertahanan dan keamanan? Diwujudkan dengan cara yaitu menanamkan dan menumbuhkan rasa cinta terhadap Tanah Air. Selain itu, implementasi ini juga bisa dilakukan dengan membentuk sikap rela membela Tanah Air.
 Lihat tugas »
By Hari Senin, Juni 14, 2021
Label: Ppkn
Contoh Keberhasilan dan Ketidakberhasilan Asas Wawasan Nusantara Pada Berbagai Bidang

Contoh Keberhasilan dan Ketidakberhasilan Asas Wawasan Nusantara Pada Berbagai Bidang

Contoh beserta alasan keberhasilan dan ketidakberhasilan dalam asas pelaksanaan Wawasan Nusantara di bidang politik, hukum, pertahanan, sosial budaya, dan ekonomi.


1. Bidang Politik
Keberhasilan: Terlaksananya kehidupan masyarakat yang sesuai dengan hukum yang berlaku sehingga ketertiban dan keamanan dapat terjaga.

Ketidakberhasilan dan Alasan: Ada kasus penolakan dari rakyat hingga larangan kebebasan dalam berpolitik dan kurang aktifnya pemerintah dalam pemerataan kekuasaan. Alasannya adalah karena masih adanya larangan kebebasan dalam berpolitik itu. Serta juga pemerataan kekuasaan yang terbilang masih kurang sehingga membuatnya tidak imbang.


2. Bidang Hukum

Keberhasilan: Segala bentuk dan tingkah laku masyarakat arus berdasarkan hukum yang berlaku agar terciptanya ketertiban dan keamanan.

Ketidakberhasilan dan Alasan: Masih banyak masyarakat yang melakukan pelanggaran terhadap hukum atau tata tertib yang berlaku. Karena jika banyak yang melanggar tata tertib maka banyak yang melakukan tindak kejahatan di lingkungan masyarakat.

3. Bidang Pertahanan dan Keamanan
Keberhasilan: Adanya masyarakat yang melakukan SISKAMLING sebagai salah satu upaya preventif untuk mencegah tindak kejahatan di lingkungan sekitar.

Ketidakberhasilan dan Alasan: Masih adanya kegiatan teror atau kekerasan oleh seseorang atau sekelompok di lingkungan masyarakat. Jika tindakan kejahatan bersenjata seperti ini masih ada, maka hal ini telah melanggar asa kesetiaan yaitu kurangnya kesetiaan pada negara sehingga sekelompok orang ini melakukan tindakan terror.


4. Bidang Sosial Budaya

Keberhasilan: Penerapan pembangunan prioritas untuk daerah yang dinilai tertinggal. Sulitnya akses pendidikan di daerah tersebut tak bisa menjadi alasan untuk tak mendapatkan akses pendidikan.

Ketidakberhasilan dan Alasan: Masyarakat masih kurang dalam mempertahankan budayanya sehingga Indonesia seringkali budayanya diklaim oleh negara tetangga. Masyarakat dan pemerintah masih kurang kerjasamanya dalam menjaga budaya negaranya sendiri.


5. Bidang Ekonomi

Keberhasilan: Pembangunan ekonomi yang terintegrasi dan berkelanjutan pada berbagai sektor seperti pertanian, perindustrian, dan pemerintahan. Hal ini semakin dapat dimaksimalkan dengan banyaknya sumber daya dan potensi yang dimiliki bangsa Indonesia.

Ketidakberhasilan dan Alasan: Masih terdapat kurangnya lapangan pekerjaan sehingga banyak rakyat yang menganggur dan masih ada saja pihak yang tidak jujur dalam memenuhi kegiatan ekonomi. Jika masih ada hal tersebut maka hal ini telah melanggar asas kejujuran yaitu masih adanya kebohongan dalam menyampaikan suatu perkataan dan perbuatan.
 Lihat tugas »
By Hari Senin, Maret 15, 2021
Label: Ppkn
Kebebasan Beragama di Indonesia

Kebebasan Beragama di Indonesia

Jika Orang Indonesia Menjadi Ateis

20 Januari 2012


qureta.com

Kepolisian Indonesia mendakwa seorang pria dengan pelecehan agama karena

menulis pesan di Facebook bahwa “Tuhan tidak ada”.


Alexander, seorang pegawai negeri di Dharmasraya, Sumatera Barat, diamankan polisi setelah dia diserang oleh sekelompok orang karena pesan ateis tersebut.


Kini pria berusia 31 tahun tersebut didakwa secara resmi.


Berdasarkan KUHP, orang yang dengan sengaja mengeluarkan perasaan atau

perbuatan dengan maksud agar orang lain tidak menganut agama apapun yang

bersendikan Ketuhanan yang Maha Esa, terancam hukuman penjara maksimal lima

tahun.


“Negara Indonesia bersendikan Pancasila. Kalau dia bilang tidak bertuhan, ini tentu

bertentangan dengan dasar negara,” kata Kepala Polisi Resor Kabupaten Dharmasraya, Chairul Aziz.


Walau masalah sudah diatur oleh undang-undang, bagaimana pendapat Anda

sehubungan dengan dakwaan terhadap Alexander?


Apakah Anda termasuk yang setuju dengan penerapan Pasal 156 A KUHP tersebut

atau Anda berpendapat peraturan tersebut perlu ditinjau?


Atau mungkin Anda melihat kasus itu sebagai konflik budaya antara kemajuan teknologi

dengan budaya Barat -yang terwakili oleh Facebook- dengan nilai-nilai di kalangan

masyarakat Indonesia?


Di beberapa negara, ateis memang merupakan pilihan yang sah dan dihargai

masyarakat.


Dan mungkin Anda bisa menempatkan diri sebagai jaksa penuntut dalam memberikan

pendapat atau justru sebagai penasehat hukum? Argumentasi apa yang akan Anda

gunakan dalam kasus ini?


(Selengkapnya)


Tugas


Berdasarkan artikel tersebut jawablah pertanyaan dibawah ini...


1. Apakah orang yang tidak beragama atau ateis berdasarkan artikel tersebut merupakan

bentuk dari kemerdekaan beragama dan berkepercayaan di Indonesia? Kemukakan analisis

kalian.


= Tidak beragama atau ateis bukan bentuk dari kemerdekaan beragama dan kepercayaan di Indonesia. Karena maksud dari kemerdekaan beragama dan kepercayaan adalah setiap orang wajib menganut salah satu agama atau kepercayaan yang diyakini dengan tanpa paksaan dari pihak lain. Kemerdekaan beragama itu tidak dimaknai sebagai kebebasan untuk tidak beragama atau bebas untuk tidak beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa.


2. Menurut pendapat kalian upaya nyata apa saja yang harus dilakukan oleh pemerintah dan

masyarakat guna menciptakan kemerdekaan beragama dalam kehidupan bermasyarakat?


= Pemerintah harus melakukan pengakuan yang sama dan sederajat setiap agama yang dipeluk terhadap semua rakyatnya, adanya kebebasan yang otonom bagi semua pemeluk agama dengan agama itu, namun apabila terjadi perubahan agama, dan adanya kebebasan yang otonom bagi setiap golongan umat beragama dan perlindungan hukum dalam pelaksanaan kegiatan peribadahan serta kegiatan keagamaan lain yang ada hubungannya dengan eksistensi agama masing-masing.


 Lihat tugas »
By Hari Senin, November 02, 2020
Label: Ppkn
Wilayah NKRI

Wilayah NKRI

mengakupintar.blogspot.com


Berdasarkan video pembelajaran tersebut jawablah pertanyaan dibawah ini...

  1. Jelaskan apa yang dimaksud Zona Laut Teritorial dan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE)... ZEE adalah laut teritorial menurut hukum kelautan yang batasnya dimulai dari garis pangkal sampai sejauh 200 mil laut.


  1. Apa yang dimaksud wilayah udara Indonesia… Wilayah udara Indonesia adalah ruang ruang udara yang terletak di atas permukaan wilayah daratan dan lautan Republik Indonesia.


  1. Apa yang dimaksud wilayah ekstrateritorial… Wilayah ekstrateritorial adalah wilayah negara yang berada di wilayah negara lain, keberadaannya diakui internasional dan bisa dilihat dalam bentuk kantor kantor diplomatik.

 

  1. Sebutkan batas-batas wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

  1. Disebelah Utara? Malaysia, laut Singapura, laut Thailand, laut Vietnam, dan laut Filipina. 

  2. Disebelah Baarat? Samudra Hindia dan Perairan negara India.

  3. Disebelah Timur? Papua Nugini dan Samudra Pasifik

  4. Disebelah Selatan? Timor Leste, Samudra Hindia, dan perairan Australia

 Lihat tugas »
By Hari Senin, Oktober 05, 2020
Label: Ppkn
Kronologi Peristiwa Kemerdekaan

Kronologi Peristiwa Kemerdekaan




Pada akhir bulan Juli 1945

Jepang menyetujui pemberian kemerdekaan kepada Indonesia pada tanggal 7 September 1945. Namun, pada tanggal 6 dan 9 Agustus 1945, bom atom dijatuhkan Sekutu di kota Hiroshima dan Nagasaki. Peristiwa itu mendorong diubahnya tanggal pemberian kemerdekaan Indonesia menjadi 24 Agustus 1945.

15 Agustus 1945

Jepang menyerah tanpa syarat kepada Sekutu. Akibatnya, terjadi kekosongan kekuasaan di Indonesia. Kesempatan inilah yang kemudian dimanfaatkan oleh bangsa Indonesia untuk memproklamasikan kemerdekaan.

16 Agustus 1945 pukul 04.00 WIB

Bung Hatta dan Bung Karno beserta Ibu Fatmawati dan Guntur Soekarno Poetra dibawa pemuda ke Rengasdengklok agar tidak terpengaruh oleh Jepang. Tujuannya mendesak golongan tua untuk segera memproklamirkan kemerdekaan Indonesia.

16 Agustus 1945 pukul 23.00 WIB

Bung Hatta dan Bung Karno kembali ke Jakarta. Setelah singgah ke rumah masing-masing, mereka menuju rumah Laksamana Maeda di Jalan Imam Bonjol No. 1 Jakarta (tempat Ahmad Soebardjo bekerja). Di tempat itu, mereka akan merumuskan teks Proklamasi Kemerdekaan Indonesia.

17 Agustus 1945

Perumusan hingga penandatanganan teks Proklamasi Kemerdekaan selesai pada pukul 04.00 WIB dini hari. Pada saat itu juga, disepakati bahwa teks Proklamasi akan dibacakan di halaman rumah Ir. Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur 56 Jakarta pada pukul 10.00 WIB.

 Lihat tugas »
By Hari Jumat, September 25, 2020
Label: Ppkn
Poin Penting Kedudukan dan Fungsi Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non-Kementerian

Poin Penting Kedudukan dan Fungsi Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non-Kementerian



Penugasan Berdasarkan Video Pembelajaran

Petunjuk pengerjaan:

●       Simak kedua video pembelajaran tersebut secara seksama

●       Buatlah 2 poin penting menurut kalian dari setiap video pembelajaran tersebut

●       Tugas dikumpulkan di google classroom

 

Penugasan:


1.      Video pertama Kedudukandan Fungsi Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non-Kementerian poin pentingnya ialah...

1)      Secara umum, tugas lembaga non kementerian adalah untuk membantu presiden dalam melaksanakan tugas pemerintahan tertentu.

2)       Keberadaannya sangat penting dalam menjalankan negara, karena selain menjalankan tugasnya, lembaga non kementerian juga menjalankan tugas lain langsung dari presiden.


2.      Video Kedua Nilai-nilaiPancasila dalam Penyelenggaraan Pemerintahan poin pentingnya ialah...

1)       Penyelenggaraan bernegara mengacu dan memiliki tolok ukur, yaitu tidak boleh menyimpang dari nilai-nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan dan nilai keadilan.

2)      Pada hakikatnya ialah sebagai sumber dari segala sumber hukum. Artinya, segala peraturan perundang-undangan, penyelenggaraan negara, dan menjalankan kehidupan harus sesuai Pancasila.

 Lihat tugas »
By Hari Senin, September 14, 2020
Label: Ppkn
Tampilan Awal